Arianto Sangadji dan Perdamaian di Poso

Oleh: Wahyu Dramastuti/ Erna Dwi Lidiawati [Sinar Harapan]

JAKARTA – Arianto Sangadji. Nama ini sering disebut-sebut pada saat membicarakan konflik di Poso, Sulawesi Tengah. Memang, berkat peranan Arianto, situasi Poso akhir-akhir ini mulai kondusif, sehingga masyarakat Bumi Sintuwu Maroso itu sekarang leluasa menjalankan aktivitas mereka sehari-hari.

Meski begitu, Arianto tidak yakin situasi Poso telah reda. Suatu saat mungkin dapat terjadi lagi letupan-letupan, karena penyelesaian Poso dilakukan pemerintah secara parsial. Maka ia mengingatkan agar banyak cara dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan.

Demi perjuangannya itu, tak jarang lelaki ini berhadapan dengan aparat keamanan dan melawan rasa takutnya sendiri. “Semua orang punya rasa takut. Untuk mengatasinya, percaya saja jika apa yang kita lakukan benar, dan orang lain dapat melihat ini sebagai suatu kebenaran,” tegasnya.

Siapakah sesungguhnya sosok Arianto Sangadji yang gigih itu? Ia adalah alumnus Universitas Tadulako, Palu, dan mantan dosen jurusan sosiologi di almamaternya itu. Tetapi tahun 1966 ia beralih profesi ke dunia advokasi dan gerakan sosial. Mulai dari sinilah ia lantas tampil menjadi pelopor.

Salah satu bukti kepeloporannya, di saat menjadi Koordinator Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulteng, Arianto memimpin demonstrasi selama berhari-hari menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang akan menenggelamkan lima desa di kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Dalam rangka ini pula ia mendirikan Front Advokasi PLTA dan SUTET Poso, sehingga akhirnya pembangunan PLTA itu batal dilakukan.

Lalu, saat Poso diterpa konflik horizontal tahun 1998, Arianto berinisiatif menjadi mediator. Ia mengajak para aktivis muda dari kalangan Muslim dan Kristen untuk bersatu membendung isu konflik agama di Poso. Dengan intens ia bertemu dengan masing-masing pihak yang terlibat konflik, hingga akhirnya cara pandang masyarakat terhadap konflik berubah.

Arianto mampu mematahkan isu konflik agama yang saat itu gencar disuarakan banyak pihak. Dan kini, masyarakat tidak lagi berpikir bagaimana caranya membuat senjata, melainkan secara sadar melakukan perlawanan dan menuntut hak mereka. “Semua orang melihat kasus Poso sebagai problem antarumat beragama dan salah tafsir pada teks ajaran agama. Buat saya itu berlebihan, karena problem di Poso lebih kompleks, soal politik dan ekonomi,” katanya kepada SH beberapa waktu lalu di Jakarta.

Dari sisi politik, Arianto melihat upaya menghidupkan identitas agama itu hanya untuk memobilisasi massa. Misalnya, dalam pemilihan bupati, masyarakat harus memilih bupati dari agama tertentu. Sedangkan dari sisi kepentingan ekonomi, ia melihat adanya pengerahan pasukan keamanan dalam jumlah besar, tetapi pada tahun 2005 masih juga muncul Bom Tentena dan peristiwa mutilasi. “Logikanya, ada pasukan tidak ada kerusuhan,” tegasnya.

Melawan Korupsi
Arianto juga melihat terjadinya kriminal ekonomi di Poso, dengan contoh truk yang melewati pengawasan ditarik uang oleh oknum aparat keamanan, serta munculnya kasus peredaran senjata ilegal. Sedangkan di kalangan sipil, ia melihat begitu banyaknya dana bantuan kemanusiaan untuk pengungsi yang diselewengkan.

Maka ia berpendapat di Poso telah terjadi tumpang tindih antara masalah korupsi dengan teror. Sehingga menurutnya, pengusutan kasus korupsi bantuan kemanusiaan di Poso tidak dapat dipisahkan dari proses rekonsiliasi itu sendiri.

Kepedulian Arianto pada upaya rekonsiliasi dan pemulihan pascakonflik Poso juga tidak bisa dibilang kecil. Sejak 1998, bersama sejumlah organisasi nonpemerintah di Palu, ia membangun Kelompok Kerja Resolusi Konflik Poso (Pokja RKP). Hingga akhirnya untuk menyatukan sejumlah organisasi Poso pascakonflik, ia dengan didukung 32 LSM dan organisasi kemasyarakatan (ormas), membangun Jaringan Poso Center pada 2005.

Arianto juga terlibat dalam pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang menggali kebenaran sejarah dalam konflik Poso, serta pembentukan Badan Rehabilitasi Konflik Poso yang salah satu tugas utamanya mengungkapkan kejahatan korupsi terhadap bantuan kemanusiaan Poso.

Pada saat menerima penghargaan Maarif Award 28 Mei 2007 lalu di Jakarta, Arianto berucap, “Ini penghargaan untuk semua. Pemerintah sampai saat ini belum ada niat menggerakkan aktivitas ekonomi, tidak ada lapangan kerja, dan infrastruktur ekonomi rusak, hancur. Yang digerakkan hanya soal bantuan pengungsi, dan dari situlah muncul mesin korupsi.”

Sepanjang tahun 2005 hingga kini, beragam laporan Arianto tentang korupsi telah dipublikasikan di berbagai media massa, hingga membawa mantan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Andi Azikin Suyuti dan mantan Gubernur Sulteng Aminuddin Ponulele ke Pengadilan Negeri Palu.

Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/berita/0708/02/hib07.html